UBAIDILLAH, Ahmad Husni (2021) Causa Terlarang (Ongeoorloode Oorzaak) sebagai Dasar Yuridis Batalnya Perjanjian Sewa Menyewa (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2017/Pn.Bla). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf.pdf Download (21kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (830kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf Download (199kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (627kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ahmad Husni Ubaidillah-E1A016180-Skripsi-2021.pdf Download (433kB)

Abstract

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Causa yang halal memiliki keterkaitan dengan Pasal 1337 BW yang mengatur mengenai causa yang terlarang apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan/atau ketertiban umum. Pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Bla majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan bahwa perjanjian sewa menyewa terdapat causa yang terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan causa yang terlarang dan akibat hukum dari adanya causa yang terlarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka dapat di deskripsikan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mengkualifikasikan perjanjian sewa menyewa hanya bertentangan dengan kesusilaan yaitu aspek kepatutan, namun apabila ditelusuri lebih lanjut hal tersebut juga bertentangan dengan undang-undang yakni Pasal 28 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akibat adanya causa terlarang tersebut membuat perjanjian sewa menjadi batal demi hukum. Karena peranjian sewa batal demi hukum maka pihak penerima sewa harus mengembalikan obyek sewa kepada pemilik yang sah.

Actions (login required)

View Item