WICAKSONO, Firman Aji (2017) Implementasi Perpres No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polres Pekalongan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (113kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas _1.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (120kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
Preview	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (138kB) | Preview

Abstract

Masalah pungutan liar di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Pungutan liar sudah sangat merusak moral bangsa indonesia. Pengawasan yang ada di instansi pelaksana publik masih lemah dan membuka untuk terjadinya praktik pungutan liar, maka kebijakan Reformasi Hukum harus dijalankan untuk memberantas perbuatan pungutan liar yang sangat merugikan bangsa dan negara. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul : Implementasi Perpres No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang pertama, bagaimana pelaksanaan perpres no. 87 tahun 2016 tentang satgas saber pungli di polres pekalongan? kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya memberantas pungutan liar oleh satgas saber pungli di polres pekalongan? Berdasarkan hasil penelitian, Perpres No. 87 tahun 2016 tentang satgas saber pungli ini dibentuk untuk menanggulangi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar di Kota Pekalongan. Peneliti melakukan penelitian di Polres Pekalongan.Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa faktor terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh badan pelayanan publik yang berada di wilayah hukum polres pekalongan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan tenaga pelayan publik yang menyimpang sehingga membuka peluang praktik pungutan liar. Upaya pencegahan pungutan liar yang dilaksanakan adalah pertama menggunakan metode Preemtif yaitu upaya awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menanamkan norma yang baik pada masyarakat. Metode kedua yaitu upaya preventif dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan sosialisasi, serta upaya terakhir yaitu pencegahan represif dengan penjatuhan hukuman.

Actions (login required)

View Item