SAMYO, Samyo (2021) Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Download (190kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Download (46kB)
	PDF (BabI) BAB I-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)
	PDF (BabII) BAB II-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (860kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf Download (523kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah lahir dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Gagasan pembentukan DPD adalah dalam rangka menghadirkan sistem checks and balances baik antar cabang kekuasaan maupun dalam internal lembaga legislatif yang disebut sistem parlemen dua kamar (bicameralism).Namun, dalam pengaturan kewenangan fungsi pengawasan DPD tidak diatur sama kuat dengan DPR sehingga menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPD tidak maksimal, hal tersebut juga menjadikan sistem checks and balances di internal parlemen tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPD berdasarkan UUD NRI 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa eksistensi fungsi pengawasan DPD terdapat dalam UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perseorangan, dimana pengawasan kelembagaan meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap keuangan negara serta pengawasan perseorangan mengawasi terkait pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah daerah. Hasil dari pengawasan DPD nantinya diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk mempertanggunjawabkan hasil pengawasanya kepada masyarakat DPD mempublikasi hasil pengawasan tersebut melalui media cetak dan elektronik.

Actions (login required)

View Item