HARYANI, Rizki Dwi (2021) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Telah Mendapatkan Izin Operasional. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rizki Dwi Haryani-E1A016226-Skripsi-2021.pdf Download (210kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rizki Dwi Haryani-E1A016226-Skripsi-2021_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rizki Dwi Haryani-E1A016226-Skripsi-2021.pdf Download (287kB)
	PDF (BabI) BAB I-Rizki Dwi Haryani-E1A016226-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	PDF (BabII) BAB II-Rizki Dwi Haryani-E1A016226-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rizki Dwi Haryani-E1A016226-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rizki Dwi Haryani-E1A016226-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (638kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Rizki Dwi Haryani-E1A016226-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rizki Dwi Haryani-E1A016226--Skripsi-2021.pdf Download (351kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi melahirkan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi yaitu financial technology atau fintech. Layanan fintech dalam pinjam meminjam uang adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Kemudahan masyarakat untuk meminjam uang pada LPMUBTI, seringkali menimbulkan Penyelenggara LPMUBTI yang tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi Penyelenggara LPMUBTI sesuai dengan Peraturan OJK agar tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan OJK terhadap Penyelenggara LPMUBTI dan akibat hukum terhadap Penyelenggara LPMUBTI yang tidak terdaftar dan berizin di OJK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif sistematis, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah, sistem pengawasan yang diterapkan oleh OJK terhadap Penyelenggara LPMUBTI yang telah mendapatkan izin operasional adalah sistem pengawasan dalam arti sempit, karena OJK tidak melakukan tindakan korektif melainkan pemberian sanksi bagi yang melanggar kewajiban dan larangan. Akibat hukum terhadap Penyelenggara LPMUBTI yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK yaitu Satgas Waspada Investasi akan memasukkan Penyelenggara ke daftar fintech yang ilegal OJK dan dilakukan pemblokiran situs maupun aplikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Actions (login required)

View Item