PRASETYO, Muhammad Bagus Tri (2021) Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Download (169kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Download (884kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (758kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Bagus Tri Prasetyo-E1A017174-Skripsi-2021.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang tertuang di dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, yang bermula dari diterbitkannya Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang dianggap merugikan kepentingan Dr. (HC) Oesman Sapta selaku peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, akibat dikeluarkannya larangan pengurus partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPD oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018. Dari perkara SPPU ini akan dianalisis mengenai ratio decidendi (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam membatalkan objek sengketa dan juga bagaimana eksekutabilitas Putusan PTUN Jakarta dalam perkara a quo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa ratio decidendi majelis hakim PTUN Jakarta dalam perkara a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dalam membatalkan KTUN yang menjadi objek sengketa dengan tidak mempertimbangkan ratio decidendi Putusan MK a quo dalam pemberlakuan larangan pengurus partai politik menjadi peserta Pemilu DPD yang menurut MK berlaku sejak Pemilu 2019 dan filosofi didirikannya DPD yang merupakan perwakilan daerah tanpa pengaruh partai politik dan disisi lain juga dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum karena Putusan PTUN Jakarta mengharuskan Tergugat menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebelum diamandamen oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. Pada tahapan eksekusi putusan PTUN Jakarta a quo, Tergugat pada akhirnya tidak melaksanakan Putusan PTUN Jakarta dalam perkara a quo dengan alasan menghormati Putusan MK, sehingga menjadikan eksekutabilitas Putusan PTUN Jakarta dalam perkara a quo tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item