MULYASARI, Suci Dewi (2021) Kebijakan Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Garut. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Suci Dewi Mulyasari-E1A016057-Skripsi-2021.pdf Download (43kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Suci Dewi Mulyasari-E1A016057-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (988kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Suci Dewi Mulyasari-E1A0160570-Skripsi-2021.pdf Download (73kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Suci Dewi Mulyasari-E1A016057-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Suci Dewi Mulyasari-E1A016057-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Suci Dewi Mulyasari-E1A016057-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Suci Dewi Mulyasari-E1A016057-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Suci Dewi Mulyasari-E1A016057-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Suci Dewi Mulyasari-E1A016057-Skripsi-2021.pdf Download (196kB)

Abstract

Pemabukan akibat mengkonsumsi minuman keras merupakan penyakit masyarakat yang telah dicirikan secara jelas sebagai faktor utama timbulnya tindak kriminal. Saat ini, jenis miras oplosan menjadi fokus suatu penanganan di Polres Garut, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Penelitian ini menganalisis mengenai kebijakan kepolisian dalam upaya penanggulangan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Garut dan hambatan apa saja yang dihadapi Polres Garut dalam menaggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Kebijakan kepolisian dalam upaya penanggulangan peredaran minuman keras malalui upaya penal, yaitu dilakukannya backup terhadap Satpol PP untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda. Upaya non-penal, yaitu memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya miras, kemudian melakukan patroli secara berkala di daerah yang rawan terjadinya tindak pidana miras. Hambatan Polres Garut dalam menanggulangi peredaran miras yaitu dari faktor hukum, peraturan dalam KUHP hanya mengatur sebagian kecil sehingga belum cukup untuk dapat menanggulangi peredaran miras. Faktor penegak hukum, yaitu terbatasnya sumber daya manusia (kepolisian) dan adanya backing. Faktor sarana dan fasilitas yaitu terbatasnya kendaraan untuk melakukan patroli. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif akibat minuman keras. Faktor budaya, yaitu meminum miras pada acara perayaan tertentu sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditanggulangi.

Actions (login required)

View Item