NUGROHO, Sigit Dwi (2021) Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tegal. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER- SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Download (18kB)
	PDF (legalitas) 2 LEGALITAS-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAC-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Download (53kB)
	PDF (BabI) BAB I-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	PDF (BabII) BAB II-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	PDF (BabIII) BAB III-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Download (129kB)
	PDF (lampiran) LAMPIRAN-SIGIT DWI NUGROHO- F2A017005-tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)

Abstract

Mendasari data dari BPS jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan tren yang fluktuatif. Meskipun persentase jumlah penduduk miskin ada dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, bukan berarti kemiskinan tidak lagi menjadi permasalahan. Sebab dalam rentang waktu 6 tahun terakhir tren persentase penurunan angka kemiskinannya masih fluktuatif dan rata-rata penurunan per-tahun relatif kecil. Hal ini menjadi cukup ironis karena anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal cukup besar. Beberapa permasalahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal antara lain pertama, belum adanya sinergitas dari masing-masing Perangkat Daerah pengampu program penanggulangan kemiskinan. Kedua, isu penanggulangan kemiskinan masih belum menjadi arus utama dalam perencanaan dan penganggaran di level pemerintahan desa. Yang ketiga, peran sektor swasta dan masyarakat yang belum dimaksimalkan untuk berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya persoalan validitas data yang akan digunakan sebagai basis data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Tegal menginisiasi kebijakan Rencana Aksi Bersama Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RAB PKD) pada pertengahan tahun 2017. Terlibatnya berbagai unsur stakeholder untuk berkenan hadir dan berdiskusi bersama dalam sebuah forum yang diinisiasi oleh pihak pemerintah daerah dalam membahas permasalahan, merumuskan alternatif solusi hingga menentukan kebijakan bagi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa sekilas konsep collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan nampak telah berjalan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses collaborative governance dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, masyarakat, dan pihak swasta. Pembahasan mengenai collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal dalam penelitian ini hendak melihat proses collaborative governance yang diuraikan dalam empat aspek yaitu, (1) identifikasi proses dialog tatap muka, (2) identifikasi komitmen terhadap proses, (3) identifikasi proses sikap saling memahami, (4) identifikasi hasil sementara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum proses collaborative governance telah berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal. Dari aspek proses dialog tatap muka telah melibatkan tiga pihak yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, masyarakat dan pihak swasta. Aspek komitmen terhadap proses terlihat dari adanya ketergantungan dan keterbukaan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dari aspek Share understanding atau sikap saling memahami masing-masing pihak telah memiliki pemahaman yang sama terkait latar belakang masalah dan tujuan dari kolaborasi penanggulangan kemiskinan. Adapun untuk aspek hasil sementara kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal berupa adanya dokumen kesepakatan Aksi Bersama Penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan dalam bentuk realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh masing-masing pihak. Kata Kunci: Collaborative Governance, kemiskinan, stakeholder

Actions (login required)

View Item