Dwisepta, Mochamad Sesar (2021) Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Tarif Honorarium Oleh Notaris di Kabupaten Kuningan. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Download (318kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Download (650kB)
	PDF (BabI) BAB I-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BabII) BAB II-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	PDF (BabV) BAB V-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Mochamad Sesar Dwisepta-E2B018006-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peran dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya di singkta MPD) dalam mengawasi notaris sangatlah penting, tujuan nya aga notaris dalam melaksanakan tugas dalam jabatan nya tetap dalam koridor peraturan undang-undang serta kode etik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan dari MPD dalam mengawasi notaris dalam menetapkan honorarium di luar ketentuan undang-undang 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disingkat UUJN) dan di bawah ketentuan perkumpulan. Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara dengan mewawancarai beberapa notaris dan ketua majelis pengawas daerah sebagai responden. Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa MPD mengenai peran nya mengawasi notaris yang menetapkan honorarium di bawah ketetapan perkumpulan serta UUJN dapat dilakukan pemanggilan jika ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat, akan tetapi MPD seharusnya bekerja serta bergerak aktif dalam hal mengawasi notaris, tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat, karena MPD menurut pasal 1 angka 6 UUJN telah memberikan kewenangan untuk memberikan pembinaan terhadap notaris.

Actions (login required)

View Item