PRADANA, Adhitya Vicka Putra (2018) Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Tempat Pemrosesan Akhir Gunung Tugel Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Download (210kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Restricted to Repository staff only Download (790kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Download (351kB)
	PDF (BabI) BAB I_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	PDF (BabII) BAB II_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	PDF (BabIII) BAB III_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Download (444kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN_Adhitya Vicki_F1D011049.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Politik Implememtasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Tempat Pemrosesan Akhir Gunung Tugel Kabupaten Banyumas)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Gunung Tugel Kabupaten Banyumas juga menjelaskan relasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap politik implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Gunung Tugel Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif dekriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis model interaksi Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data untuk menjamin validitas data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan Gunung Tugel sebenarnya sudah menyalahi aturan karena ijin Gunung Tugel menurut SK sudah berakhir tahun 2003 dan di lapangan masih terus digunakan tanpa adanya peningkatan fasilitas yang memadai dan dengan volume sampah yang semakin meningkat maka akan semakin membahayakan keberadaan warga sekitar. Pemerintah Banyumas dengan kewenangannya membuat produk kebijakan berupa peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Dalam implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di TPA Gunung Tugelini, pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi timbulan sampah sehingga tidak membebani TPA Gunung Tugel, salah satunya melalui bank Sampah. Dapat dikatakan pemerintah sudah membuat aturan namun pemerintah juga tidak melaksanakan dengan maksimal. Ada beberapa aktor yang terlibat di dalamnya. Pertama DPRD Komisi A yang merumuskan kebijakan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menghasilkan peraturan daerah ini.. Aktor selanjutnya yang terlibat dalam implementasi adalah Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, mulai dari sarana dan prasarana, sosialisasi, maupun berurusan dengan masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pengelolaan sampah, termasuk ganti rugi. Aktor yang terakhir adalah masyarakat, dalam hal ini adalah warga desa Kedungrandu sebagai penerima kebijakan. Dalam hal ini, warga desa Kedungrandu merupakan warga yang terkena dampak langsung dari adanya pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Gunung Tugel.

Actions (login required)

View Item