RISMAN, Gufinda (2021) Perjuangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di DKI Jakarta Dalam Menuntut Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Download (73kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Download (103kB)
	PDF (BabI) BAB I-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	PDF (BabII) BAB II-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	PDF (BabV) BAB V-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	PDF (BabVI) BAB VI-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (866kB)
	PDF (BabVII) BAB VII-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Download (241kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran-Gufinda Risman-F1D016008-skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)

Abstract

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), karena tingkat kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas semakin meningkat tiap tahunnya. Pentingnya RUU P-KS adalah karena di dalam pasa-pasal tersebut berusaha melindungi dan memenuhi hak-hak terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang menyangkut persoalan perempuan non-disabilitas. Artinya, segmentasi RUU P-KS mencakup ragam kelompok di Indonesia, baik itu kelompok disabilitas maupun non disabilitas. Oleh karena itu, HWDI berusaha memperjuangkan RUU P-KS untuk segera disahkan melalui gerakan sosial. Praktik gerakan sosial HWDI salahsatunya dapat dilihat dari serangkaian perjuangan HWDI dalam menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sebagai kelompok minoritas, HWDI berusaha merepresentasikan perempuan penyandang disabilitas untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemangku kebijakan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Jenis penelitian ini adalah studi lapangan, sehingga lokasi penelitian dilakukan di DKI Jakarta. Kemudian peneliti mewawancarai lima orang dari kalangan internal HWDI, dua orang dari Komnas Perempuan, dua orang dari DPR RI, dan satu orang dari Fraksi PKS. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan saat kasus pertama Covid-19 di DKI Jakarta. Terdapat beberapa kendala untuk mewawancarai narasumber secara langsung, akhirnya peneliti melakukan wawancara secara online. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pola perjuangan HWDI di DKI Jakarta dalam menuntut pengesahan RUU P-KS melalui gerakan sosial. Adapun strategi gerakan sosial yang dilakukan HWDI, yaitu membentuk struktur mobilisasi, framing isu, long march, demonstrasi, dan lobbying dengan DPR RI. Selain itu, terdapat faktor kontekstual yang mendukung dan menghambat. Faktor kontekstual yang mendukung adalah meningkatnya kesadaran perempuan disabilitas terhadap RUU P-KS. Adapun faktor kontekstual yang menghambat adalah persepsi dan pemahaman kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Tujuan HWDI melakukan gerakan sosial adalah sebagai bentuk meruntuhkan stigma masyarakat bahwa kelompok perempuan penyandang disabilitas mampu untuk aksi turun ke jalan. Selain itu, draft RUU P-KS diyakini mampu melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, HWDI berusaha mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU P-KS.

Actions (login required)

View Item