DIPUTRI, Marlina Jaya (2021) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Kasus Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Ciamis. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MARLINA JAYA DIPUTRI-E2A018022-TESIS-2021.pdf Download (141kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-E2A018022-MARLINA JAYA DIPUTRI-TESIS-2021.pdf Download (167kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-E2A018022-MARLINA JAYA DIPUTRI-TESIS-E2A018022.pdf Restricted to Repository staff only Download (712kB)
	PDF (BabI) BAB I-E2A018022-MARLINA JAYA DIPUTRI-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (723kB)
	PDF (BabII) BAB II-E2A018022-MARLINA JAYA DIPUTRI-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	PDF (BabIII) BAB III-E2A018022-MARLINA JAYA DIPUTRI-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-E2A018022-MARLINA JAYA DIPUTRI-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-E2A018022-MARLINA JAYA DIPUTRI-TESIS-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-E2A018022-MARLINA JAYA DIPUTRI-TESIS-2021.pdf Download (264kB)

Abstract

Teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia adalah teori Negara Kesejahteraan (Welfare State). Negara Kesejahteraan (welfare state) tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Gizi buruk merupakan masalah yang masih menjadi perhatian dunia hingga saat ini, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Gizi buruk pada balita, membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental, yang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Selain itu juga menjadi beban negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam tanggungjawab menanggulangi gizi buruk yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi menjelaskan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah terhadap status gizi masyarakat. Capaian pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan saat ini tetap harus didukung dengan upaya-upaya terobosan inovatif untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai. Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Ciamis bersifat multi faktor, kerjasama lintas sektoral diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk di Kabupaten Ciamis. Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis yaitu asupan gizi, pendapatan keluarga, pendidikan ibu, penyakit infeksi, sanitasi lingkungan, dan pelayanan kesehatan dasar. Selain itu tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ciamis didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi yaitu dengan melakukan program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), inovasi Rantai Emas, Gerakan Cegah Stunting, Sijaga, Gumelis dan pada 2021 ada gerakan DeBes (Desa Bebas Stunting), serta gerakan posyandu peduli stunting. Kendala yang dihadapi dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis pertama karena anggaran yang terbatas dengan jumlah balita gizi buruk yang tinggi, kedua karena faktor sosial ekonomi masyarakat, dan ketiga pengetahuan orang tua (ibu) yang kurang.

Actions (login required)

View Item