WAHYUNI, Sri (2017) Penegakan hukum kasus kekerasan terhadap umat beragama( Studi Kasus Terhadap Kekerasan Yang Menimpa Penganut Syiah di Sampang Madura ). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (21kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (150kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (830kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (708kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (388kB) | Preview

Abstract

Indonesia adalah negara yang plural dan menghormati perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa, aliran dan agama sesuai dengan berdasar prinsip Bhineka Tunggal Ika. Sebagai bangsa yang selalu menjungjung tinggi toleransi, Indonesia mengakui dan menjamin penghormatan terhadap kebebasan HAM di Konstitusi UUD 1945dan berbagai Konvensi dan Perjanjian Internasional tentang HAM. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sehingga tentu saja masyarakat berharap kekerasan yang mengatasnamakan agama yang terjadi pada Penganut Syiah di Sampang dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten oleh para aparat penegak hukum di Indonesia. Selain tindakan tegas dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia kepada para pelaku kekerasan di Sampang, diperlukan juga perlindungan terhadap saksi dan korban. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan di Sampang, Madura baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial baik oleh lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Actions (login required)

View Item