IDRIS, Fahmi (2021) Pemberian Status Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Kasus Atas Perkara Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-2021.pdf Download (193kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-2021.pdf Download (203kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-MH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-MH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-MH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-MH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-MH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fahmi Idris-E2A015059-Tesis-2021.pdf Download (262kB)

Abstract

FAHMI IDRIS, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Pemberian Status Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Kasus Atas Perkara Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga), Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Angkasa, SH, MHum dan Anggota Dr. Kuat Piji Prayitno, S.H., M.Hum. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2011 , tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Pidana Tertentu point 9 mengatur tentang syarat dan akibat hukum pemberian status Justice Collaborator bagi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana tertentu yakni : yang bersangkutan bukan pelaku utama dan bersedia memberikan keterangan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang berperan lebih besar dan mengembalikan hasil suatu tindak pidana. Pasal 10 A ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Sedangkan di dalam ayat (5) ditentukan bahwa untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga terdapat 7 (tujuh) pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa dan setelah proses persidangan Jaksa Penuntut Umum memberikan status justice collaborator kepada salah satu pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian status justice collaborator oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada salah satu pelaku/Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan pemberian status justice collaborator oleh Jaksa Pnuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada salah satu pelaku/Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tidak sesuai ketentuan yang ada.

Actions (login required)

View Item