SETIAWAN, Dwi Indra (2017) Sengketa tata usaha negara yang berasal dari pemilihan kepala desa (pilkades) (Studi Putusan No. 42/G/2013/PTUN.SMG). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover_1.pdf Download (102kB) | Preview |
|
PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB) |
||
|
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf Download (191kB) | Preview |
|
PDF (BabI)
Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB) |
||
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB) |
||
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) |
||
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB) |
||
|
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf Download (155kB) | Preview |
Abstract
Sengketa Tata Usaha Negara dapat terjadi dalam berbagai urusan Pemerintah antara lain dalam Pemilihan Kepala Desa. Salah satu Sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam putusan Nomor 42/G/2013/PTUN.SMG. Adanya kekeliruan dalam pembuatan Berita Acara penghitungan suara, menimbulkan konsekuensi yuridis, yang mengakibatkan batalnya Surat Keputusan Objek Sengketa. Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti mengenai prosedur pemelihan Kepala Desa di Kabupaten Klaten, serta mengenai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari aspek substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat dimana dalam pembuatan Berita Acara betentangan dengan peraturan perundangan-undangan serta tindakan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E17153 |
Uncontrolled Keywords: | Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilihan Kepala Desa, dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) |
Subjects: | A > A52 Administrative law |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Supriyana Supriyana |
Date Deposited: | 09 Oct 2018 04:13 |
Last Modified: | 01 Sep 2020 06:44 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/95 |
Actions (login required)
View Item |