SETIYADI, Alan (2017) Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Motivasi Kerja Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (458kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (419kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab.I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	PDF (BabII) Bab.II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	PDF (BabIII) Bab.III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	PDF (BabIV) Bab.IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB)
	PDF (BabV) Bab.V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
Preview	PDF (Legalitas) Daftar pustaka_1.pdf Download (415kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)

Abstract

This research is a causative research testing two independent variables to one dependent variable. The title of this research is "The Effect of the Supervisory by Board of Village Consultative Agency (BPD) and the Work Motivation of the Village Chief (Kades) Against Accountability of the Revenue and Expenditure Budget (APBDes) Implementation". Measurement of each variable using a Likert scale with a scale of 1 to 5. The range for the variable Supervisory by BPD is 8-40, the Work Motivation of Village Chief is 9-45, and for the accountability for APBDes implementation is with a range of 9-45. The survey was conducted on 50 respondents of Village Chief and 50 respondents of chairman/member of BPD (a total of 100 respondents) in 50 villages in the district of Banyumas. The purpose of this research is to know how the influence of the supervision of the chairman/member of BPD on the accountability of APBDes implementation and how the influence of the village chief’s work motivation in achieving accountability for the implementation of APBDes. This is necessary because the accountability of APBDes implementation is questioned by previous research, one by the KPK, after the issuance of Law No. 6 of 2014 about the Village. Hypothesis testing is done by using a multivariate regression. With the achievement of 78% of the 50 pairs of questionnaires distributed, researchers processed the data via the SPSS application and obtain the following results. 1. Good supervision by BPD as representatives of the public will increase the Accountability of APBDes Implementation. 2. High motivation of the village chief’s work does not affect to the enhancement on the Accountability of APBDes Implementation. These results indicate that it is important to enhance the role of supervision and oversight which is owned by the Board of Village Consultative Agency (BPD) to improve accountability of the APBDes implementation. While the increase motivation to work (through increased revenue or compensation and other types of remuneration) to the Village Chief is not urgent because the motivation level is already quite high (90.38%) and their effects on accountability is not significant (only 0,062 of the 1) compared to the significant effect (0,849 of 1) of BPD supervision. Penelitian ini merupakan penelitian kausatif yang menguji 2 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Motivasi Kerja Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”. Pengukuran masing-masing variabel menggunakan skala likert dengan skala 1-5. Kisaran untuk variabel pengawasan BPD adalah 8-40, variabel motivasi kerja Kepala Desa adalah 9-45, dan variabel akuntabilitas pelaksanaan APBDes dengan kisaran 9-45. Survey dilakukan terhadap 50 responden Kepala Desa dan 50 responden Ketua/Anggota BPD (total 100 responden) pada 50 desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya pengawasan dari ketua/anggota BPD terhadap akuntabilitas pelaksanaan APBDes dan bagaimana pengaruh adanya motivasi Kepala Desa dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan APBDes. Hal ini perlu dilakukan karena akuntabilitas pelaksanaan APBDes dipertanyakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, salah satunya oleh KPK, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi berganda. Dengan capaian 78% dari 50 pasang kuesioner yang disebarkan, peneliti mengolah data melalui aplikasi SPSS dan memperoleh hasil sebagai berikut. 1. Pengawasan yang baik dari BPD sebagai representasi masyarakat akan meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes. 2. Motivasi kerja yang tinggi dari Kepala Desa tidak mempengaruhi peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes. Hasil tersebut menunjukan bahwa penting untuk meningkatkan peran pengawasan dan wewenang pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan APBDes. Sedangkan peningkatan motivasi kerja (melalui peningkatan penghasilan atau kompensasi dan jenis remunerasi lainnya) terhadap Kepala Desa, belum mendesak karena tingkat motivasi sudah cukup tinggi (90,38%) dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas tidak signifikan (hanya 0,062 dari 1) dibandingkan dengan pengaruh pengawasan BPD (0,849 dari 1) yang cukup signifikan.

Actions (login required)

View Item