ERLANDRI, Febrian (2022) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Studi Putusan Nomor: 72/G/2017/PTUN.SBY). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Download (129kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Download (195kB)
	PDF (BabI) BAB I-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	PDF (BabII) BAB II-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	PDF (BabV) BAB V-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Febrian Erlandri-E1A114096-Skripsi-2022.pdf Download (273kB)

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan tolok ukur Peraturan Perundang-Undangan yang relevan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dalam suatu permasalahan hukum yang sedang digugat haruslah cermat dan tepat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dan kesesatan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural menurut peraturan perundang-undangan, kedudukan peraturan perundang-undangan dalam kasus ini sebagai tolok ukur pengesahan surat keputusan walikota batu dan pertimbangan hukum hakim yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 72/G/2017/PTUN.SBY dalam menentukan keabsahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur dan mengutip peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara hanya mengkaji dari aspek wewenang dan aspek substansi saja tanpa mengkaji aspek prosedurnya, padahal aspek prosedur sama pentingnya dengan aspek wewenang dan aspek substansi dalam mengkaji suatu Keputusan Tata Usaha.

Actions (login required)

View Item