SATRIO, Iqbal Pandu (2022) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Berkenaan Dengan Pelaksanaan Cyber Notary Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-2022.pdf.pdf Download (214kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-2022.pdf.pdf Download (238kB)
	PDF (BabI) BAB_I-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-FH-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	PDF (BabII) BAB_II-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-FH-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	PDF (BabIII) BAB_III-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-FH-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	PDF (BabIV) BAB_IV-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-FH-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (535kB)
	PDF (BabV) BAB_V-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-FH-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR_PUSTAKA-Iqbal_Pandu_Satrio-E2B019026-Tesis-2022.pdf.pdf Download (227kB)

Abstract

Cyber notary adalah istilah yang digunakan untuk menjabarkan tugas notaris secara konvensional yang diaplikaskan pada media dengan basis elektronik. Hal tersebut merupakan terobosan dan inovasi yang sangat penting dalam dunia hukum khususnya kenotariatan, melalui pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Sertifikasi transaksi secara elektronik sendiri sejauh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya membahas mengenai segala aturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Cyber notary sendiri mengalami benturan dengan aturan-aturan yang ada saat ini, khususnya mengenai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris dan kewenangan yang diperoleh oleh notaris sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Metode Analisis Bahan Hukum ini adalah Normatif Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan bahwa kewenangan notaris yang diperoleh dalam cyber notary adalah kewenangan mensertifikasi secara elektronik dan sebagai otoritas pendaftaran. Pendaftaran secara online dilakukan melalui aplikasi AHU Online dan akta yang dapat didaftarkan diantaranya akta pendirian PT, Perubahan anggaran dasar PT, Fidusia dan Wasiat atau bisa disebut dengan akta publisitas dan ada beberapa akta yang tidak dapat didaftarkan melalui sarana dan prasarana cyber notary atau yang bisa disebut dengan akta non publisitas. Notaris bertanggung jawab terhadap data yang dimasukkan dan harus bertanggungjawab apabila dirasa melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian. Pembuktian dalam dunia hukum sangat penting khususnya sebuah Akta. Akta yang dibuat oleh Notaris secara elektronik hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan material dan mempunyai kedudukan yang sama atau dipersamakan dengan akta autentik, selama para pihak tidak menyangkal akan kebenarannya.

Actions (login required)

View Item