NURJANAH, Dian Nita (2024) Pembatalan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 Pk/Pdt/2019). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Download (78kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Download (445kB)
	PDF (BabI) BAB-I-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 August 2025. Download (229kB)
	PDF (BabII) BAB-II-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 August 2025. Download (338kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 26 August 2025. Download (66kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	PDF (BabV) BAB-V-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Download (59kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DIAN NITA NURJANAH- E2B022026-THESIS-2024.pdf Download (192kB)

Abstract

Perkawinan, sebagai institusi sosial yang kompleks, memiliki dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum, peraturan yang mengatur perkawinan dan pembagian harta bersama menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 PK/PDT/2019. Pertama, penelitian mengkaji proses pembatalan kesepakatan harta bersama setelah perceraian yang diatur dalam putusan tersebut. Kedua, penelitian menganalisis prosedur dan ketentuan pembagian harta perkawinan dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 457 PK/PDT/2019 membatalkan kesepakatan pembagian harta bersama antara Nyonya Tjhai Siu Ngo dan Tuan Sudin karena ditemukan kekeliruan dalam penggolongan harta bawaan dan harta bersama. Pembatalan kesepakatan tersebut disebabkan oleh cacat dalam kesepakatan, yaitu harta yang dipermasalahkan merupakan harta bawaan karena perkawinan dimulai sejak perkawinan itu dicatatkan, bukan sejak perkawinan dilakukan secara agama. Pengadilan Negeri, Kasasi dan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali dinilai benar dan tepat dalam keputusannya, sementara Pengadilan Tinggi kurang tepat karena menganggap perkawinan sah sejak perkawinan dilakukan secara agama. Pembagian harta berdasarkan kesepakatan mengatur bahwa harta bawaan kembali kepada si pembawa dan harta bersama suami istri dibagi dua secara rata. Kesepakatan tersebut mencakup isi pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini memberikan kejelasan dalam penggolongan harta dan prosedur hukum yang tepat dalam pembatalan kesepakatan pembagian harta bersama setelah perceraian.

Actions (login required)

View Item