Konstitusionalitas Pelaksanaan Eksekutif Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

MANGARANAP, Timotius Pati (2017) Konstitusionalitas Pelaksanaan Eksekutif Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (188kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (529kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (176kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (426kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (481kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (186kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (701kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (176kB)
[img] PDF (Dafarpustaka)
Daftar pustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (409kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan pengawasan produk hukum daerah antara emerintah dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan republik indonesia, dengan fokus utama pada pengkajian konsistensi dan kesesuaian uu pemerintahan daerah dan uu pajak dan retribusi daerah dengan uud negara republik indonesia tahun 1945 dalam pengawasan produk hukum daerah. tulisan ini menilai konstitusionalitas landasan pengaturan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan sudut pandang konstitusionalitas dan desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah semakin menegaskan hubungan yang sentralistik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. salah satu dampak yang signifikan dari perubahan itu terletak pada kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kondisi itu semakin memperkuat posisi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Disatu sisi, hal tersebut mempertegas konsep negara kesatuan, tetapi di sisi lain semakin membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keduanya merupakan amanat dari uud 1945. kewenangan pengawasan juga berdampak kepada kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat. Hal itu tidak bisa sekedar dilihat dari aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga berkaitan dengan perspektif perundang-undangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17251
Uncontrolled Keywords: Konstitusionalitas, eksekutif review.
Subjects: C > C776 Constitutional law
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sri Hartati
Date Deposited: 31 Oct 2018 03:20
Last Modified: 11 Aug 2020 01:23
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/191

Actions (login required)

View Item View Item