Kebijakan Polisi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu)

ANI, Krisna Ayu Indira (2017) Kebijakan Polisi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (35kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (403kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (136kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (190kB)
[img] PDF (BabII)
bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (379kB)
[img] PDF (BabIII)
bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (261kB)
[img] PDF (BabIV)
bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (299kB)
[img] PDF (BabV)
bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (100kB)
[img] PDF (Daftarpustaka)
Daftar pustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (243kB)

Abstract

Perkembangan narkotika pada awalnya digunakan hanya sebagai pengobatan di dalam dunia medis. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, penggunaan narkotika telah disalahgunakan secara melawan hukum. Tindak pidana narkotika saat ini menjadi masalah terbesar bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia, mengenai tindak pidana narkotika, diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika khususnya diatur dalam Pasal 127 Jo Pasal 55, Pasal 112 dan Pasal 114. Tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Bengkulu dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 terus meningkat. Dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kebijakan kepolisian di wilayah hukum Bengkulu dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah penyalahguna atau pemakai, dan memberikan efek jera dengan sanksi pidana bagi para bandar atau pengedar. Dengan adanya Surat Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17107
Uncontrolled Keywords: Penyalahgunaan Narkotika, Kebijakan Polisi.
Subjects: N > N14 Narcotics
P > P381 Police
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Rohmadi Rohmadi
Date Deposited: 23 Aug 2019 02:16
Last Modified: 13 Jan 2020 02:29
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/1968

Actions (login required)

View Item View Item