Peran Negara Pengirim dan Negara Penerima dalam Penanggalan Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Suatu Negara (Studi Tentang Kasus Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik Malaysia di Selandia Baru pada Tahun 2014)

PURBA, Samuel (2017) Peran Negara Pengirim dan Negara Penerima dalam Penanggalan Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Suatu Negara (Studi Tentang Kasus Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik Malaysia di Selandia Baru pada Tahun 2014). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (155kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (340kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (224kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (357kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (442kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (124kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (450kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (122kB)
[img] PDF (Dafarpustaka)
Daftar pustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (140kB)

Abstract

Hubungan Diplomatik merupakan sebuah hal yang sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain. Hubungan Diplomatik tersebut diwujudkan dengan melakukan pertukaran misi diplomatik yang didasari atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat maupun anggota perwakilan diplomatik suatu negara. Salah satunya adalah pelanggaran yang menimbulkan adanya penanggalan kekebalan terhadap pejabat maupun anggota perwakilan diplomatik suatu negara. Rizalman merupakan seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Malaysia di Selandia Baru yang menyalahgunakan hak kekebalan diplomatiknya untuk meloloskan diri dari tuduhan upaya pemerkosaan yang menimpa dirinya. Perbuatan Rizalman berujung pada ditanggalkannya kekebalan diplomatik yang ia miliki oleh Malaysia atas permintaan penanggalan kekebalan oleh Selandia Baru agar Rizalman dapat diadili sesuai dengan hukum negara Selandia Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran negara pengirim dan negara penerima dalam penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik suatu negara dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus penanggalan kekebalan pejabat diplomatik Malaysia di Selandia Baru berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan situs-situs internet. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Negara memiliki peran yang sangat penting dalam berhubungan dengan negara lain karena negara merupakan subyek hukum internasional yang memiliki hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara dan begitu pun dalam hubungan diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang mengatur bahwa pembukaan sebuah hubungan diplomatik adalah antar-negara yang didasari atas kesepakatan bersama. Penyelesaian kasus penanggalan kekebalan Rizalman oleh Selandia Baru dan Malaysia telah sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kedua negara menunjukkan iktikad baiknya masing-masing dan menghormati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khususnya dalam Pasal 32 mengenai penanggalan kekebalan. Pada akhirnya Malaysia pun sepakat untuk menanggalkan kekebalan Rizalman dengan menyatakan bahwa Malaysia tidak memiliki niat untuk melindungi Rizalman dan Malaysia menyadari bahwa kekebalan diplomatik dari seorang diplomat bukanlah merupakan sebuah lisensi untuk melakukan sebuah kejahatan dan tidak menghormati hukum di negara penerima.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17209
Uncontrolled Keywords: Negara, Penanggalan Kekebalan, Pejabat Diplomatik
Subjects: D > D184 Diplomacy International law International relations
D > D190 Diplomats
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Anisa Sri Restanti
Date Deposited: 06 Nov 2018 02:51
Last Modified: 03 Jan 2020 07:03
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/336

Actions (login required)

View Item View Item