Kajian Yuridis terhadap Kewenangan BPSK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

NUGROHO, Alfin Sinto (2017) Kajian Yuridis terhadap Kewenangan BPSK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (39kB) | Preview
[img] PDF (Lampiran)
Bagian awal.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (306kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (149kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (300kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (558kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (170kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (348kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6kB)
[img] PDF (Dafarpustaka)
Daftar pustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (168kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa konsumen antara Sugeng Heri Purnomo dengan PT. Mandiri Tunas Finance Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Probolinggo menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.SusBPSK/2016 dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan primer yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang dalam memutus perkara antkara Sugeng Heri Purnomo dengan PT. Mandiri Tunas Finance Surabaya karena perkara tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, tetapi perkara wanprestasi sehingga yang berwenang untuk memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17235
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Konsumen, Kewenangan, Sengketa Konsumen
Subjects: C > C792 Consumer protection
L > L75 Law
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Anisa Sri Restanti
Date Deposited: 26 Nov 2018 02:36
Last Modified: 07 Jan 2020 04:25
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/393

Actions (login required)

View Item View Item