WESTRI, Fadhlina Dwipa (2025) Kewenangan Peradilan Umum dalam Mengadili Gugatan Citizen Lawsuit Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa Akibat Gagalnya Pengendalian Pinjaman Online (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1206 K/Pdt/2024). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Download (69kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Download (107kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 3 February 2027. Download (195kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 3 February 2027. Download (191kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 3 February 2027. Download (57kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Download (44kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fadhlina Dwipawestri-E1A021202-Skripsi-2025.pdf Download (109kB)

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap bidang keuangan, termasuk maraknya praktik pinjaman online yang sering kali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia seperti penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi dalam penagihan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menentukan lembaga peradilan yang berwenang ketika terjadi pelanggaran oleh penguasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan memberikan deskripsi preskriptif terhadap kewenangan peradilan umum dalam mengadili gugatan citizen lawsuit terhadap penguasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan citizen lawsuit terkait praktik pinjaman online memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan menjadi kewenangan peradilan umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek gugatan tidak berupa tindakan administratif konkret. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 menilai bahwa kelalaian pemerintah dalam mengawasi pinjaman online merupakan bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang bersifat abstrak. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada yurisprudensi kasus Munir Cs, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjamin tanggung jawab negara meskipun norma hukum belum lengkap. Pendekatan rechtsvinding yang digunakan hakim menunjukkan bahwa peradilan memiliki fungsi penting sebagai pembentuk hukum untuk menegakkan keadilan substantif di tengah kekosongan norma. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak warga terhadap dampak negatif perkembangan teknologi keuangan digital.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26001
Uncontrolled Keywords:	Pinjaman Online; Citizen Lawsuit; Perbuatan Melawan Hukum
Subjects:	C > C954 Criminal law D > D174 Digital electronics L > L290 Loans
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs. Fadhlina Dwipawestri
Date Deposited:	03 Feb 2026 01:20
Last Modified:	03 Feb 2026 01:20
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/39350

Actions (login required)

View Item