DAKHLAN, Mukhammad Khaedar (2026) Konstitusionalitas Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. COVER_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Download (312kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	PDF (Abstrak) 3. ABSTRAK_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Download (303kB)
	PDF (BabI) 4. BAB 1_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2027. Download (1MB)
	PDF (BabII) 5. BAB 2_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2027. Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6. BAB 3_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2027. Download (602kB)
	PDF (BabIV) BAB 4_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	PDF (BabV) 8. BAB 5_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Download (307kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA_MUKHAMMAD KHAEDAR DAKHLAN_E2A023024_TESIS_2026.pdf Download (842kB)

Abstract

Kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat luar biasa dan hanya dapat digunakan dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tesis ini mengkaji konstitusionalitas penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang diterbitkan dalam konteks perubahan pengaturan Pemilu akibat pembentukan daerah otonom baru di Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan dengan menggunakan parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 serta prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan darurat, necessity, dan proportionality. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 telah memenuhi prosedur konstitusional karena diterbitkan oleh Presiden dan memperoleh persetujuan DPR. Namun secara materil, alasan kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi secara kumulatif karena tidak terdapat keadaan mendesak yang tidak dapat ditunda, tidak terjadi kekosongan hukum yang nyata, dan masih dimungkinkan penggunaan mekanisme legislasi biasa. Penggunaan alasan kegentingan yang memaksa yang tidak terpenuhi secara materil tersebut menimbulkan implikasi terhadap prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances karena berpotensi memperluas diskresi Presiden dan melemahkan fungsi pengawasan legislatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2022 konstitusional secara formil, tetapi inkonstitusional secara materil.

Item Type:	Thesis (Masters)
Nomor Inventaris:	P226045
Uncontrolled Keywords:	konstitusional, negara hukum, checks and balances, perppu, kegentingan
Subjects:	E > E101 Election law
Divisions:	Program Pascasarjana & Profesi > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Mukhammad Khaedar Dakhlan
Date Deposited:	13 Feb 2026 02:10
Last Modified:	13 Feb 2026 02:10
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/39603

Actions (login required)

View Item