SEJATI, Taufan Bintang (2026) Politik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kaliurip, Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Download (132kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Download (79kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2027. Download (157kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 19 February 2027. Download (163kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 19 February 2027. Download (78kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Download (80kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Taufan Bintang Sejati-F1D022063-Skripsi-2026.pdf Download (214kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Kaliurip, Kabupaten Banyumas, sebagai upaya mendukung terwujudnya desa mandiri energi dan penguatan ketahanan pangan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis relasi aktor, tata kelola aset, dan kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan PLTS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memperoleh pelatihan teknis dan dilibatkan dalam operasional harian, pemberdayaan yang terjadi masih bersifat semu (pseudo-empowerment). Status PLTS sebagai aset kabupaten menyebabkan desa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan, sehingga muncul ketergantungan struktural dan lambatnya respons penanganan teknis. Analisis aktor juga memperlihatkan adanya asymmetric power relations, di mana Dinas Pertanian memegang otoritas tertinggi sebagai pemilik aset, sementara kelompok tani hanya berperan sebagai pengguna tanpa kewenangan pengambilan keputusan. Hambatan tata kelola, koordinasi lintas instansi, serta lemahnya struktur kelembagaan desa menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas pemanfaatan PLTS. Penelitian ini menegaskan perlunya redistribusi kewenangan, penguatan kapasitas lokal, dan perbaikan struktur tata kelola agar PLTS benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan dan pendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	F26030
Uncontrolled Keywords:	pemberdayaan masyarakat, plts, asymmetric power relations, pseudo-empowerment, desa mandiri energi
Subjects:	E > E247 Energy development R > R359 Rural development
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Ilmu Politik
Depositing User:	Mr. Taufan Bintang Sejati
Date Deposited:	19 Feb 2026 04:35
Last Modified:	19 Feb 2026 04:35
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/39798

Actions (login required)

View Item