PRASETYO, Eko (2026) Non Program Policy Dalam Pelayanan Penyebrangan Dari Cilacap Ke Kampunglaut. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Download (374kB) |
|
|
PDF (Legalitas)
Legalitas-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
PDF (Abstrak)
3-Abstrak-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Download (606kB) |
|
|
PDF (BabI)
4-Bab-I-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB) |
|
|
PDF (BabII)
5-Bab-II-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (784kB) |
|
|
PDF (BabIII)
6-Bab-III-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB) |
|
|
PDF (BabIV)
7-Bab-IV-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB) |
|
|
PDF (BabV)
8-Bab-V-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Download (457kB) |
|
|
PDF (DaftarPustaka)
9-Daftar Pustaka-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Download (604kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
10-Lampiran-Eko Prasetyo-F2A024008-Tesis-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (997kB) |
Abstract
Pelayanan penyeberangan Cilacap ke Kampunglaut merupakan salah satu layanan publik yang memiliki peran strategis bagi mobilitas dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Segara Anakan. Penyelenggara layanan menerapkan kebijakan non-program (non program policy) sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan non- program dalam penanganan pelayanan penyeberangan Cilacap ke Kampunglaut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparatur UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan dan pihak terkait, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-program diterapkan dalam bentuk penyesuaian operasional penyeberangan. Kebijakan non-program tersebut bersifat adaptif dan kontekstual, sehingga mampu menjadi solusi praktis dalam mengatasi keterbatasan kebijakan program formal. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, belum tersusunnya pedoman operasional tertulis yang baku, serta ketergantungan pada diskresi dan pengalaman individu petugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan non-program memiliki peran penting sebagai instrumen pelengkap kebijakan program formal dalam penanganan pelayanan penyeberangan Cilacap ke Kampunglaut. Penguatan kebijakan non- program melalui penyusunan pedoman operasional, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi ke dalam kerangka kebijakan pelayanan penyeberangan secara formal diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelayanan publik.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | P226074 |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Kebijakan Non-Program; Pelayanan Publik; Penyeberangan Sungai; Cilacap ke Kampunglaut; Administrasi Publik. |
| Subjects: | P > P647 Public service commissions |
| Divisions: | Program Pascasarjana & Profesi > S2 Administrasi Publik |
| Depositing User: | Mr. Eko Prasetyo |
| Date Deposited: | 24 Feb 2026 03:30 |
| Last Modified: | 24 Feb 2026 03:30 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40059 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
