RIZKI, Zulva Erina (2026) Perbandingan Putusan Tindak Pidana Korupsi Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Studi Perbandingan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bgl dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT. Bgl). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Download (185kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Download (309kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (385kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (517kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (317kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Download (241kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Zulva Erina Rizki-E1A022108-Skripsi-2026.pdf Download (278kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik, sehingga memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Dalam praktiknya, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kerap menimbulkan perbedaan penafsiran yang berdampak pada disparitas putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pasal serta perbedaan penafsiran unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bgl dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT. Bgl terkait perkara Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual serta perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu menerapkan Pasal 3 dengan menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, sedangkan Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan Pasal 2 ayat (1) dengan menitikberatkan pada akibat berupa kerugian keuangan negara dan penambahan kekayaan. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perbedaan fakta hukum, melainkan oleh perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) lebih tepat dalam perkara a quo mengingat besarnya kerugian keuangan negara dan terpenuhinya unsur memperkaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi penafsiran serta pedoman normatif yang tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26057
Uncontrolled Keywords:	Penafsiran Hukum, Perbandingan Hukum, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	C > C1035 Corruption C > C944 Crime D > D63 Decision making
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs. Zulva Erina Rizki
Date Deposited:	25 Feb 2026 01:22
Last Modified:	25 Feb 2026 01:22
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40142

Actions (login required)

View Item