ELIZA, Fera (2026) Formulasi Perbuatan Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi bagi Korban (Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Download (73kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Download (148kB)
	PDF (BabI) BAB I-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (289kB)
	PDF (BabII) BAB II-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (276kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (158kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	PDF (BabV) BAB V-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Download (147kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fera Eliza-E1A021032-Skripsi-2026.pdf Download (230kB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kedekatan geografis dan hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dan Malaysia, serta posisi Malaysia yang telah lebih dulu mengimplementasikan regulasi data pribadi sebagai landasan komparasi. Penelitian ini menganalisis perbedaan formulasi tindak pidana, sanksi pidana, dan tanggung jawab negara terhadap data pribadi antara Indonesia dan Malaysia menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki cakupan lebih luas dibandingkan Personal Data Protection Act 2010 (PDP Act 2010) yang terbatas pada transaksi komersial. UU PDP mengkriminalisasi pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemalsuan data pribadi tanpa izin, sementara pemalsuan data pribadi tidak diatur dalam PDP Act 2010. Selain itu, UU PDP memuat perlindungan melalui sanksi pidana, gugatan perdata, sanksi administratif, dan pemulihan hak korban, sedangkan PDP Act 2010 belum mengatur gugatan perdata. Sebagai langkah penguatan, Indonesia perlu menyusun satu Peraturan Pemerintah yang komprehensif sebagai kesatuan aturan pelaksana Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 UU PDP. Hal ini bertujuan agar mekanisme pengajuan keberatan pemrosesan data dan tata cara pemberian ganti rugi bagi korban pelanggaran data pribadi dapat terintegrasi secara efektif dalam satu regulasi, sebagaimana efektivitas peran Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) di Malaysia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26049
Uncontrolled Keywords:	Data Pribadi, Hak Privasi, Perbandingan Hukum, Perlindungan Hukum
Subjects:	L > L106 Legal aid
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs. Fera Eliza
Date Deposited:	25 Feb 2026 01:56
Last Modified:	25 Feb 2026 01:56
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40148

Actions (login required)

View Item