KHADDAFI, Muhammad Firza (2026) Implikasi Yuridis Pemberian Abolisi Terhadap Tom Lembong pada Proses Peradilan Pidana. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Download (197kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Download (253kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (299kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (385kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 25 February 2027. Download (289kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Download (235kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Firza Khaddafi-E1A022213-Skripsi-2026.pdf Download (267kB)

Abstract

Pemberian abolisi merupakan kewenangan Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Dalam praktiknya, pemberian abolisi menimbulkan perdebatan ketika diterapkan pada perkara pidana yang masih berada dalam proses peradilan, salah satunya dalam kasus Tom Lembong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian abolisi dalam kasus Tom Lembong berdasarkan asas-asas hukum acara pidana di Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian abolisi dalam kasus Tom Lembong memiliki dasar kewenangan yang sah secara konstitusional, namun pelaksanaannya menimbulkan persoalan dari sudut pandang asas legalitas dan asas due process of law karena diberikan pada saat proses peradilan pidana belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pemberian abolisi tersebut berimplikasi terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana, khususnya terhadap peran lembaga yudisial dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemberian abolisi dalam perkara pidana perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu prinsip hukum acara pidana dan keseimbangan sistem peradilan pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26070
Uncontrolled Keywords:	Abolisi, Asas Hukum Acara Pidana, Due Process of Law, Sistem Peradilan Pidana
Subjects:	C > C957 Criminal procedure
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Muhammad Firza Khaddafi
Date Deposited:	25 Feb 2026 03:59
Last Modified:	25 Feb 2026 03:59
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40183

Actions (login required)

View Item