AFIQ, Shalih Adla (2026) Penyelesaian Pelanggaran Ketentuan Tindak Pidana Pemilu dalam Pilkada Banyumas 2024. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Download (66kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Download (151kB)
	PDF (BabI) BAB-1-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (658kB)
	PDF (BabII) BAB-2-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (259kB)
	PDF (BabIII) BAB-3-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (69kB)
	PDF (BabIV) BAB-4-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	PDF (BabV) BAB-5-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Download (44kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Shalih Adla Afiq-E1A021037-Skripsi-2026.pdf Download (202kB)

Abstract

Tindak pidana pemilihan umum dalam Pilkada mengancam integritas demokrasi, termasuk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024, di mana Sentra Gakkumdu menjadi instrumen krusial penegakan keadilan pemilu. Penelitian ini menganalisis pelanggaran dan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu dalam Pilkada Banyumas 2024 menggunakan metode sosio-legal melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Gakkumdu hanya berfungsi sebagai filter prosedural, terbukti dari seluruh laporan pidana yang terhenti di tahap kajian awal tanpa pelimpahan ke pengadilan. Analisis teori Soerjono Soekanto mengungkap hambatan hukum berupa waktu penanganan yang kaku, serta hambatan penegak hukum akibat perbedaan persepsi institusional. Kendala diperparah oleh faktor budaya hukum masyarakat yang belum memahami kompleksitas pemenuhan syarat formil dan materil dalam pelaporan dugaan pelanggaran. Penggunaan sarana pidana menjadi tidak efektif karena upaya mengejar kepastian hukum prosedural justru mengesampingkan pencapaian keadilan substantif dalam penyelesaian pelanggaran. Kondisi ketidakefektifan penegakan hukum ini pada akhirnya berdampak signifikan terhadap penurunan kepercayaan publik kepada lembaga pengawas pemilu di Kabupaten Banyumas. Pembenahan sistem penegakan hukum ini memerlukan harmonisasi regulasi batas waktu, penyamaan persepsi institusional, serta edukasi hukum masyarakat guna menghadirkan keadilan substantif dan mengembalikan legitimasi pengawas pemilu.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26077
Uncontrolled Keywords:	Bawaslu, Penegak hukum, Penyelesaian pelanggaran, Sentra Gakkumdu, Tindak pidana pemilihan umum
Subjects:	E > E101 Election law
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr SHALIH ADLA AFIQ
Date Deposited:	26 Feb 2026 06:10
Last Modified:	26 Feb 2026 06:10
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40222

Actions (login required)

View Item