PUTRI, Patience Maulana (2026) Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Penggelapan (Studi Kasus di Polresta Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Patience Maulana Putri-E1A022002-Skripsi-2026.pdf Download (186kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Patience Maulana Putri-E1A022002-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (753kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Patience Maulana Putri-E1A022002-Skripsi-2026.pdf Download (141kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Patience Maulana Putri-E1A022002-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (360kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Patience Maulana Putri-E1A022002-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (304kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Patience Maulana Putri-E1A022002-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (224kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Patience Maulana Putri-E1A022002-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Patience Maulana Putri-E1A022002-Skripsi-2026.pdf Download (123kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Patience Maulana Putri-E1A022002-Skripsi-2026.pdf Download (175kB)

Abstract

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta penyelesaian konflik secara dialogis di luar proses peradilan formal. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan restorative justice telah diakomodasi melalui berbagai regulasi internal lembaga penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Namun demikian, perbedaan pengaturan dan kewenangan antar lembaga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penanganan perkara penggelapan di Polresta Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di tingkat Kepolisian dilakukan melalui mekanisme mediasi penal pada tahap penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan di tingkat Kejaksaan melalaui penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Hambatan penerapan restorative justice dipengaruhi oleh faktor substansi hukum berupa perbedaan pengaturan, struktur hukum berupa koordinasi aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan. Dengan demikian, hambatan penerapan restorative justice dalam perkara penggelapan tidak hanya bersumber dari aspek normatif dan praktik penegakan hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26084
Uncontrolled Keywords:	Keadilan Restoratif; Kejaksaan; Kepolisian; Penggelapan; Sistem Peradilan Pidana
Subjects:	C > C954 Criminal law
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Patience Maulana Putri
Date Deposited:	26 Feb 2026 02:19
Last Modified:	26 Feb 2026 02:19
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40242

Actions (login required)

View Item