SAUSAN, Salma Putri (2026) Penerapan Keadaan Tertentu Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Greenhouse Budidaya Buah Melon (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2021.PN.Smg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Download (217kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Download (248kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (351kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (430kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (227kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Download (167kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Salma Putri Sausan-E1A021173-Skripsi-2026.pdf Download (238kB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pemberatan pidana berupa pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg mengenai perkara greenhouse budidaya buah melon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur keadaan tertentu mensyaratkan adanya penggunaan dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, kerusuhan sosial yang meluas, atau krisis ekonomi dan moneter. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan unsur keadaan tertentu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penerapan pemberatan pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26066
Uncontrolled Keywords:	Keadaan Tertentu, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hukum Hakim
Subjects:	W > W123 White collar crimes
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs SALMA PUTRI SAUSAN
Date Deposited:	26 Feb 2026 04:40
Last Modified:	26 Feb 2026 04:40
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40244

Actions (login required)

View Item