ARKARNA, M. Galang Arya Mahendra (2026) Analisis Yuridis Kekebalan Pejabat Negara Terhadap Penerapan Yurisdiksi Universal Menurut Hukum Internasional. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Download (244kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Download (211kB)
	PDF (BabI) BAB I-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (289kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB V-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Download (282kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-M. Galang Arya Mahendra Arkarna-E1A021166-Skripsi-2026.pdf Download (283kB)

Abstract

Hukum internasional memberikan kekebalan kepada pejabat negara guna menjamin kelancaran hubungan internasional suatu negara. Yurisdiksi universal di sisi lain, lahir untuk menghukum pelaku kejahatan internasional. Permasalahan terjadi ketika aturan terkait kekebalan pejabat negara dihadapkan dengan penerapan yurisdiksi universal, seperti yang terjadi dalam kasus Arrest Warrant of 11 April 2000 antara Kongo dan Belgia di Mahkamah Internasional. Pengadilan Tribunal Brussels di Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan in absentia kepada Abdoulaye Yerodia Ndombasi selaku Menteri Luar Negeri Kongo dengan tuduhan sebagai pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kongo kemudian mengajukan gugatan terhadap Belgia ke Mahkamah Internasional pada 17 Oktober 2000. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan mengenai kekebalan pejabat negara dan kedudukannya terhadap penerapan yurisdiksi universal dalam kasus Arrest Warrant of 11 April 2000 berdasarkan hukum internasional. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terkait kekebalan pejabat negara secara universal diatur dalam Konvensi PBB 1969 tentang Misi Khusus dan Konvensi Wina 1975 tentang Perwakilan Negara-negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional Bersifat Universal. Kekebalan pejabat negara juga diatur secara regional, salah satunya oleh ASEAN dalam Piagam ASEAN dan Perjanjian 2009 tentang Keistimewaan dan Kekebalan ASEAN. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan, Belgia telah gagal untuk menghormati kekebalan Menteri Luar Negeri Kongo menurut hukum internasional. Mahkamah menyatakan bahwa penerapan yurisdiksi universal tanpa adanya hubungan tertentu antara pelaku dan negara yang mengadili tidak dapat diterapkan, terutama terhadap pejabat negara yang memiliki kekebalan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26075
Uncontrolled Keywords:	kekebalan; pejabat negara; kejahatan internasional; yurisdiksi universal
Subjects:	I > I234 International law I > I43 Immunity
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. M. Galang Arya Mahendra Arkarna
Date Deposited:	26 Feb 2026 03:03
Last Modified:	26 Feb 2026 03:03
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40256

Actions (login required)

View Item