ARIQ, Muhammad Irvan (2026) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Impor Gula (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Download (243kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Download (525kB)
	PDF (BabI) BAB-1-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 28 February 2027. Download (590kB)
	PDF (BabII) BAB-2-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (779kB)
	PDF (BabIII) BAB-3-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2027. Download (545kB)
	PDF (BabIV) BAB-4-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-5-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Download (397kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Irvan Ariq-E1A019309-Skripsi-2026.pdf Download (567kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah fenomena pelanggaran hukum yang berulang kali terjadi dengan nilai yang fantastis. Kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menimbulkan permasalahan yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan unsur melawan hukum dan akibat hukum yang timbul dari putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur melawan hukum serta akibat hukum yang timbul atas putusan tindak pidana korupsi impor gula pada kasus Tom Lembong. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menentukan unsur melawan hukum mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menafsirkan unsur melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terdakwa terbukti melanggar Keputusan Menperindag Nomor 527/MPP/Kep/09/2004, Permendag Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015, Undang-Undang Perdagangan, dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 karena menerbitkan persetujuan impor tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Namun, analisis menunjukkan perbuatan lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Akibat hukum putusan mencakup pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp750 juta, yang menimbulkan kerancuan pembedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Diperlukan kejelasan batasan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, serta pedoman Mahkamah Agung untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26085
Uncontrolled Keywords:	Pertimbangan Hakim, Unsur Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Akibat Hukum
Subjects:	W > W123 White collar crimes
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Muhammad Irvan Ariq
Date Deposited:	26 Feb 2026 07:42
Last Modified:	26 Feb 2026 07:42
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40302

Actions (login required)

View Item