ANISA, Rabiatul (2026) Implementasi Prinsip Right to Economic Self-Determination (RESD) Dalam Kerangka Perjanjian Investasi Bilateral (Studi Putusan Arbitrase ICSID Nomor ARB/12/14 dan ARB/12/40 antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melawan Indonesia 2019). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Download (192kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Restricted to Repository staff only Download (778kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Download (244kB)
	PDF (BabI) BAB I-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Restricted to Repository staff only until 13 April 2027. Download (352kB)
	PDF (BabII) BAB II-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Restricted to Repository staff only until 13 April 2027. Download (441kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Restricted to Repository staff only until 13 April 2027. Download (238kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	PDF (BabV) BAB V-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Download (226kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rabiatul Anisa-E1A021132-Skripsi-2026..pdf Download (250kB)

Abstract

Prinsip Right to Economic Self-Determination (RESD) dalam hukum internasional menjamin hak setiap negara untuk menentukan nasib ekonominya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Dalam praktiknya, prinsip ini sering diuji melalui sengketa investasi asing, salah satunya dalam kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd v. Indonesia pada 2019, yang menyoroti permasalahan hak kedaulatan ekonomi negara dan perlindungan hukum terhadap investor asing melalui Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty, BIT). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Prinsip Right to Economic Self-Determination (RESD) dalam hukum internasional dan menganalisis penyelesaian sengketa arbitrase dalam putusan nomor ARB/12/14 dan ARB/12/40 antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Prinsip RESD diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti 1966 ICCPR dan ICESCR, Piagam PBB 1945, 1974 CERDS, Piagam ASEAN 2007, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat 1981 dan beberapa Resolusi Majelis Umum PBB, serta Pasal 33 UUD 1945 yang menjamin otonomi negara mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat tanpa intervensi asing. Indonesia mengimplementasikan hak menentukan nasib ekonomi sendiri ini melalui tindakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang didasari pelanggaran hukum nasional. Tribunal Arbitrase ICSID memenangkan Pemerintah Indonesia dengan menolak seluruh klaim dari Churchill Mining dan Planet Mining. Komite ad hoc ICSID menerbitkan putusan bersifat final dan mengabulkan klaim Pemerintah Indonesia atas penggantian biaya berperkara sebesar 9,4 juta dollar Amerika.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26096
Uncontrolled Keywords:	RESD, penanaman modal asing, penyelesaian sengketa internasional, arbitrase
Subjects:	F > F302 Foreign investments I > I228 International arbitration
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Rabiatul Anisa
Date Deposited:	13 Apr 2026 04:01
Last Modified:	13 Apr 2026 04:01
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40582

Actions (login required)

View Item