RAMADHANI, Setiawan (2026) Tanggung Jawab Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terkait Penerapan Prinsip Responsibility To Protect Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tentang Konflik Israel-Palestina Periode 2023-2024). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER SKRIPSI-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Download (272kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Restricted to Repository staff only Download (810kB)
	PDF ABSTRAK-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Download (321kB)
	PDF (BabI) BAB I-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	PDF (BabII) BAB II-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB)
	PDF (BabV) BAB V-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Download (311kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Setiawan Ramadhani-E1A022098.pdf Download (346kB)

Abstract

Dewan Keamanan merupakan salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia, namun efektivitasnya dalam konflik Israel-Palestina sangat bergantung kepada anggota tetap Dewan Keamanan yang menghambat fungsi dewan keamanan tersebut. Contohnya dalam eskalasi konflik Israel-Palestina 2023-2024 yang membatalkan sepuluh draft resolusi untuk penghentian eskalasi gagal diloloskan akibat adanya veto. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional pada konflik Israel- Palestina menurut hukum internasional dan menganalisis implementasi prinsip responsibility to protect oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konflik Israel-Palestina pada periode 2023-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, Putusan Mahkamah Internasional, serta bahan hukum sekunder berupa Jurnal dan buku hukum internasional, yang kemudian dianalisis menggunnakan analisis kepustakaan. Kewenangan Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 24 Piagam Peserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia diperkuat Bab VII yang berisi Pasal 39 Piagam PBB mengatur tindakan koersif, mulai dari sanksi ekonomi di Pasal 41 Piagam PBB, dalam Pasal 42 Piagam Piagam PBB mengenai intervensi militer. Implementasi prinsip responsibility to protect (R2P) dan penerapan pasal-pasal tersebut dalam konflik Israel-Palestina 2023-2024 menghadapi hambatan struktural akibat hak veto dari ketiga negara dari lima anggota tetap. Akibatnya, tiga pilar R2P mulai dari tanggung jawab negara, bantuan internasional, hingga intervensi kolektif melalui Dewan Keamanan gagal memberikan perlindungan nyata bagi warga sipil di tengah krisis. Sepanjang periode tersebut, sepuluh rancangan resolusi kemanusiaan terkait gencatan senjata dan perlindungan warga sipil gagal disahkan karena veto yang menginstruksikan tindakan pencegahan dalam konflik Israel-Palestina.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26098
Uncontrolled Keywords:	Dewan Keamanan PBB, Hak Veto, Hukum Internasional, Israel Palestina, Responsibility to Protect.
Subjects:	I > I234 International law
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Setiawan Ramadhani
Date Deposited:	16 Apr 2026 06:31
Last Modified:	16 Apr 2026 06:31
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40607

Actions (login required)

View Item