PRAMESWARI, Faurina Dwi (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Atas Tanah Telantar (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Faurina Dwi Prameswari_E1A022047-Skripsi-2026.pdf Download (103kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Faurina Dwi Prameswari-E1A022047-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Faurina Dwi Prameswari-E1A022047-Skripsi-2026.pdf Download (282kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Faurina Dwi Prameswari-E1A022047-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 28 April 2027. Download (389kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Faurina Dwi Prameswari-E1A022047-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 28 April 2027. Download (571kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Faurina Dwi Prameswari-E1A022047-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 28 April 2027. Download (320kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Faurina Dwi Prameswari-E1A022047-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Faurina Dwi Prameswari-E1A022047-Skripsi-2026.pdf Download (247kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Faurina Dwi Prameswari-E1A022047-Skripsi-2026.pdf Download (289kB)

Abstract

Tanah merupakan sumber daya dan aset yang sangat strategis bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia, namun ketika tidak dimanfaatkan dengan semestinya, penelantaran tanah justru menghilangkan potensi manfaat dari kepemilikan tersebut. Akibat tingginya kasus penelantaran tanah serta lemahnya implementasi regulasi sebelumnya sehingga memicu sengketa dan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum hingga pelaksanaan penertiban tanah telantar dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak guna bangunan atas tanah telantar yang diberikan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penertiban tanah telantar dilakukan inventarisasi melalui pengumpulan data tekstual dan spasial, kemudian dilanjutkan dengan 4 tahapan yakni evaluasi, peringatan, dan penetapan tanah telantar. Akibat hukum penetapan tanah terlantar bagi pemegang hak adalah putusnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan objek tanah, sehingga tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak dalam penertiban tanah telantar berupa perlindungan preventif melalui pemberian surat peringatan dan perlindungan represif melalui pengajuan permohonan keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan upaya hukum acara perdata apabila belum memulihkan kembali hak atas tanah. Penelitian yang dilakukan diharapkan, pemerintah khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan penertiban tanah telantar dan pemegang hak diharapkan lebih responsif dan bertanggungjawab terhadap surat peringatan yang disampaikan oleh pemerintah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26106
Uncontrolled Keywords:	Tanah Telantar; Penertiban Tanah Telantar; Perlindungan Hukum.
Subjects:	L > L106 Legal aid
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Faurina Dwi Prameswari
Date Deposited:	28 Apr 2026 03:15
Last Modified:	28 Apr 2026 03:15
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40797

Actions (login required)

View Item