FEBRYAN, Ardiffa Eka (2026) Penerapan Ketentuan Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Suap Hasto Kristiyanto (Studi Putusan 36/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Download (290kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Download (211kB)
	PDF (BabI) BAB-I- Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 29 April 2027. Download (363kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 29 April 2027. Download (402kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 29 April 2027. Download (230kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Download (182kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ardiffa Eka F-E1A022049-Skripsi-2026.pdf Download (201kB)

Abstract

ketentuan obstruction of justice merupakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan suatu norma pidana khusus yang dirancang untuk melindungi integritas dan independensi proses peradilan pidana dari segala bentuk intervensi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam kerangka ini, delik obstruction of justice tidak ditempatkan sebagai delik turunan dari tindak pidana pokok, melainkan sebagai delik yang berdiri sendiri (independent offence) dan berfokus pada perbuatan serta kesengajaan pelaku dalam mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan obstruction of justice dalam tindak pidana suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi normatif Pasal 21 Undang-undang Tipikor dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada penafsiran unsur “menghalangi, merintangi, atau menggagalkan” proses hukum, yang oleh majelis hakim cenderung dipahami sebagai delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat faktual. Hal ini berimplikasi pada penyempitan makna normatif pasal, karena secara konseptual delik tersebut lebih tepat dipahami sebagai delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan dan intensi pelaku, bukan semata-mata pada akibat yang ditimbulkan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26103
Uncontrolled Keywords:	Obstruction of Justice; Tindak Pidana Suap; Pertimbangan Hukum Hakim
Subjects:	C > C944 Crime
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Ardiffa Eka Febryan
Date Deposited:	29 Apr 2026 01:03
Last Modified:	29 Apr 2026 01:03
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40823

Actions (login required)

View Item