SYILFIA, Firdha (2026) Governmentality dalam Pelaksanaan Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Download (234kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (941kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Download (343kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 4 May 2027. Download (676kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 4 May 2027. Download (865kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 4 May 2027. Download (671kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Download (325kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Download (476kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Firdha Syilfia-F1B022101-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman dan praktik governmentality yang tercermin dalam pola pikir aparatur (mentalities), praktik kerja (practices), serta mekanisme pengaturan dan pengendalian (technologies of governance) dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berlokasi di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan fokus penelitian mengenai pemahaman dan praktik governmentality dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Praktik governmentality tersebut dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu pola pikir aktor birokrasi (mentalities), praktik kerja (practices), dan mekanisme pengaturan serta pengendalian (technologies of governance). Rendahnya kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pada periode 2023–2024 digunakan sebagai gejala empiris. Informan penelitian adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman informan terhadap permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik melalui tahapan familiarisasi data, pembentukan kode awal, konstruksi tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penulisan laporan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pemahaman dan praktik governmentality dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tercermin melalui tiga dimensi utama, yaitu mentalities, practices, dan technologies of governance. Pada dimensi mentalities, aparatur di tingkat pusat pada umumnya telah memahami fungsi, tujuan, dan peran Tim Terpadu sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam penanganan konflik sosial, termasuk pentingnya deteksi dini. Namun, pemahaman dan internalisasi pola pikir tersebut belum sepenuhnya seragam di tingkat daerah, sehingga berdampak pada belum konsistennya pelaksanaan tugas dan tingkat komitmen pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial. Kedua, pada dimensi practices, praktik kerja Tim Terpadu menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi lintas instansi yang dilakukan secara rutin dan fleksibel. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan langsung, serta dengan memanfaatkan media daring sebagai wadah komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Meskipun demikian, praktik koordinasi tersebut masih menghadapi kendala berupa ego sektoral antarinstansi, keterbatasan sarana komunikasi, serta kondisi geografis di wilayah tertentu, yang berdampak pada kurang optimalnya keterpaduan tindakan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD). Ketiga, pada dimensi technologies of governance, mekanisme pengaturan dan pengendalian telah dijalankan melalui penerapan regulasi, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pelaporan berjenjang, evaluasi berkala, serta pemanfaatan Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS). Namun, pelaksanaan teknologi pengendalian tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal kualitas dan ketepatan waktu pelaporan serta pemanfaatan SIPKS. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik governmentality dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum belum berjalan secara menyeluruh dan konsisten. Dari sisi mentalities, perbedaan pemahaman aparatur mengenai tanggung jawab pencegahan konflik sosial menunjukkan bahwa pola pikir belum sepenuhnya selaras dengan tujuan penanganan konflik sosial. Dari sisi practices, praktik kolaboratif antar aktor belum berjalan efektif, terlihat dari koordinasi lintas sektor yang tidak merata. Sementara itu, dari sisi technologies of governance, mekanisme pengaturan dan pengendalian melalui pelaporan RAD menggunakan SIPKS belum diterapkan secara konsisten di seluruh daerah. Dengan demikian, rendahnya kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2023–2024 muncul sebagai gejala empiris dari keterbatasan ketiga dimensi praktik governmentality.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	F26082
Uncontrolled Keywords:	Governmentality, Tim Terpadu, Konflik Sosial, Rencana Aksi Daerah (RAD), Kinerja Kebijakan
Subjects:	P > P624 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Administrasi Publik
Depositing User:	Mrs. Firdha Syilfia
Date Deposited:	04 May 2026 07:10
Last Modified:	04 May 2026 07:10
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40884

Actions (login required)

View Item