ANGGITA, Selfia (2026) Kedudukan Hak Imunitas Advokat dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Obstruction of Justice Tindak Pidana Korupsi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026.pdf Download (271kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (822kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026.pdf Download (301kB)
	PDF (BabI) BAB I-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 7 May 2027. Download (658kB)
	PDF (BabII) BAB II-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 7 May 2027. Download (851kB)
	PDF (BabIII) BAB III-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 7 May 2027. Download (340kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	PDF (BabV) BAB V-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026.pdf Download (310kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SELFIA ANGGITA-E1A022197-SKRIPSI-2026.pdf Download (363kB)

Abstract

Sistem peradilan yang baik mensyaratkan kepada penegak hukum untuk transparan dan berkeadilan. Namun, fenomena hukum yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, yakni obstruction of justice menjadi permasalahan yang dapat menciderai proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak imunitas advokat dalam pertanggungjawaban pidana atas obstruction of justice serta keterkaitan antara Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas bersifat tidak absolut, tetap dibatasi dengan itikad baik. Hak imunitas advokat hanya berlaku sepanjang advokat menjalankan tugasnya dengan itikad baik, tidak menyimpang kode etik, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konflik norma antara kedua pasal tersebut diselesaikan melalui Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 7/PUU-XI/2018, dan Putusan MK No. 71/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa “secara langsung dan tidak langsung” pada Pasal 21 UU PTPK menimbulkan overcriminalization. Harmonisasi dicapai melalui tiga tolok ukur yakni itikad baik, unsur pertanggungjawaban pidana, dan prinsip equality before the law.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris:	E26113
Uncontrolled Keywords:	Hak Imunitas Advokat, Obstruction of Justice, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	W > W123 White collar crimes
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs. SELFIA ANGGITA
Date Deposited:	07 May 2026 02:13
Last Modified:	07 May 2026 02:13
URI:	http://repository.unsoed.ac.id:443/id/eprint/40984

Actions (login required)

View Item