Implementasi Hak Justice Collaborator dalam Kasus Suap Proyek Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Deiyai (Studi Putusan Nomor: 14/pid.sus/tpk/2016/pn.jkt.pst)

INDRIYANTO, Panji Bangun (2018) Implementasi Hak Justice Collaborator dalam Kasus Suap Proyek Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Deiyai (Studi Putusan Nomor: 14/pid.sus/tpk/2016/pn.jkt.pst). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (30kB)
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (468kB)
[img] PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (87kB)
[img] PDF (BabI)
BabI_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (187kB)
[img] PDF (BabII)
BabII_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (368kB)
[img] PDF (BabIII)
BabIII_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (91kB)
[img] PDF (BabIV)
BabIV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (494kB)
[img] PDF (BabV)
BabV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (90kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DaftarPustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (129kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuattersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsungmengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, yang disebutjusticecollaborator. Tersangka kasus korupsi yang juga adalah seorang justice collaborator harus mendapatkan hak secara istimewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa yang sekaligus merupakan justice collaborator. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan maupun perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian.Penelitian yang dilakukan dari Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst diperoleh hasil sebagai berikut: implementasi hak justice collaborator sudah diterapkan yaitu keringanan penjatuhan pidana namun dalam pengimplementasianya dirasa masih kurang maksimal. Majelis hakim dalam memberikan vonis putusan terlalu formalis dan positivistik, seharusnya yang dilihat adalah asas manfaatnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E18102
Uncontrolled Keywords: Implementasi, tindak pidana korupsi, justice collaborator
Subjects: J > J97 Justice
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Endang Kasworini
Date Deposited: 06 Nov 2020 03:52
Last Modified: 06 Nov 2020 03:52
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/5925

Actions (login required)

View Item View Item