Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Freeport Indonesia (Studi pada Putusan Nomor 431 K/PDT. Sus-PHI/2017)

RAHMI, Miftahur (2018) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Freeport Indonesia (Studi pada Putusan Nomor 431 K/PDT. Sus-PHI/2017). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (106kB)
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (413kB)
[img] PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (92kB)
[img] PDF (BabI)
BabI_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (358kB)
[img] PDF (BabII)
BabII_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (596kB)
[img] PDF (BabIII)
BabIII_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (107kB)
[img] PDF (BabIV)
BabIV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (364kB)
[img] PDF (BabV)
BabV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (103kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DaftarPustaka_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (125kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan Mahkamah Agung Nomor 431/Pdt.Sus-PHI/2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 276/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst mengenai perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Freeport Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode pengajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT.Freeport Indonesia terhadap pekerjanya harus dinyatakan batal demi hukum, karena pemutusan hubungan kerja dilakukan sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Hakim juga telah memperhitungkan kompensasi, dimana Termohon Kasasi berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, THR 2016, Bonus Vacation dan upah proses, sehingga telah sesuai dan telah menerapkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E18163
Uncontrolled Keywords: Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Kompensasi, Hukum Ketenagakerjaan
Subjects: L > L8 Labor laws and legislation
U > U19 Unemployment
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Endang Kasworini
Date Deposited: 26 Nov 2020 03:08
Last Modified: 26 Nov 2020 03:08
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/6596

Actions (login required)

View Item View Item