Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Pemberian Asimilasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Tinjauan Yuridis Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020)

KOESNINDARY, Sylfanny Dwi (2021) Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Pemberian Asimilasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Tinjauan Yuridis Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Sylfanny Dwi K-E1A016021-Skripsi-2021.pdf

Download (100kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Sylfanny Dwi K-E1A016021-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (281kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Sylfanny Dwi K-E1A016021-Skripsi-2021.pdf

Download (88kB)
[img] PDF (BabI)
BAB-I-Sylfanny Dwi K-E1A016021-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (320kB)
[img] PDF (BabII)
BAB-II-Sylfanny Dwi K-E1A016021-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (372kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB-III-Sylfanny Dwi K-E1A016021-Skripsi-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (171kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB-IV-Sylfanny Dwi K-E1A016021-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (600kB)
[img] PDF (BabV)
BAB-V-Sylfanny Dwi K-E1A016021-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (93kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Sylfanny Dwi K-E1A016021-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (235kB)

Abstract

Saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyeberan Covid-19. Salah satu yang berpotensi terkena Covid-19 adalah narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melandasi dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, dan kebijakan penerapan pembebasan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang melandasi dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 secara garis besar berpijak pada 3 (tiga) faktor yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Kebijakan penerapan pembebasan narapidana melalui pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 merupakan output dari kebijakan formulasi dan sekaligus kebijakan eksekutif/ pelaksanaan pidana sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian terdapat diskinkronisasi khususnya dari aspek substansial dan kultural. Kata Kunci: Kebijakan, Asimilasi, Narapidana, Covid-19

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E21006
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, Asimilasi, Narapidana, Covid-19
Subjects: C > C954 Criminal law
G > G193 Government policy
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sylfanny Dwi Koesnindary
Date Deposited: 20 Jan 2021 08:25
Last Modified: 20 Jan 2021 08:25
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/7110

Actions (login required)

View Item View Item