Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SAMYO, Samyo (2021) Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf

Download (190kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (541kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf

Download (46kB)
[img] PDF (BabI)
BAB I-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (555kB)
[img] PDF (BabII)
BAB II-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (860kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB III-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (432kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] PDF (BabV)
BAB V-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (429kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Samyo-E1A116029-Skripsi-2021.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (523kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah lahir dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Gagasan pembentukan DPD adalah dalam rangka menghadirkan sistem checks and balances baik antar cabang kekuasaan maupun dalam internal lembaga legislatif yang disebut sistem parlemen dua kamar (bicameralism).Namun, dalam pengaturan kewenangan fungsi pengawasan DPD tidak diatur sama kuat dengan DPR sehingga menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPD tidak maksimal, hal tersebut juga menjadikan sistem checks and balances di internal parlemen tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPD berdasarkan UUD NRI 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa eksistensi fungsi pengawasan DPD terdapat dalam UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perseorangan, dimana pengawasan kelembagaan meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap keuangan negara serta pengawasan perseorangan mengawasi terkait pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah daerah. Hasil dari pengawasan DPD nantinya diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk mempertanggunjawabkan hasil pengawasanya kepada masyarakat DPD mempublikasi hasil pengawasan tersebut melalui media cetak dan elektronik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E21040
Uncontrolled Keywords: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fungsi Pengawasan
Subjects: C > C776 Constitutional law
L > L121 Legislative bodies
S > S659 State governments
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Samyo Samyo
Date Deposited: 16 Feb 2021 08:33
Last Modified: 16 Feb 2021 08:33
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/7932

Actions (login required)

View Item View Item