SUTRIYONO, Agus (2021) Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Download (538kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (939kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Download (251kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (763kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Download (278kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Agus Sutriyono-C2C019015-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif model penelitian Case Study dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil judul: “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi tentang Penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap)”. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan bagaimana Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap, (2) Untuk menjelaskan permasalahan apa yang terjadi dalam penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan SIPD di Pemerintah Kabupaten Cilacap, (3) Untuk menjelaskan Mengapa terjadi Permasalahan dalam penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan SIPD di Pemerintah Kabupaten Cilacap, (4) Untuk menjelaskan tindakan apa yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengatasi permasalahan tersebut, (5) Untuk menjelaskan mengapa perlu ada Tindakan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengatasi permasalahan tersebut. Informan utama dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap yang terlibat langsung terdiri dari 3 (tiga) orang administrator, 7 (tujuh) orang pengawas. Informan pendukungnya yaitu karyawan atau staf dilingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap yang terlibat langsung dengan Implementasi SIPD yang terdiri dari 3 (tiga) orang staf pelaksana. Pemilihan sampel (informan) lebih tetap dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan Model Analisis Interaktif (Model Miles And Huberman) dan Software NVivo12 menunjukkan bahwa: (1) Dasar penerapan SIPD pengelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, (2) Permasalahan yang terjadi dalam penerapan SIPD pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah permasalahan dalam sistem SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah, permasalahan dalam komunikasi, permasalahan dalam Sumber Daya, permasalahan dalam Sikap Pelaksana, dan permasalahan dalam Struktur Birokrasi. Permasalahan yang paling dominan dalam penerapan SIPD pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah permasalahan dalam sistem SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Penyebab permasalahan dalam sistem SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aplikasi SIPD untuk pengelolaan keuangan belum sempurna dan masih dalam tahap pengembangan, kendala Transmisi komunikasi karena penyebaran informasi perihal aplikasi SIPD pengelolaan keuangan ada hambatan, pelaksana kebijakan kurang memahami kewenangan yang ada, belum tersedianya insentif bagi pelaksana aplikasi SIPD yang diharapkan dapat memacu semangat dalam bekerja, belum ada Standard Operational Procedure (SOP) dalam penerapan SIPD pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap; (4) Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengatasi permasalahan penerapaan SIPD yaitu melakukan penggunaan Sistem Keuangan yang lama (Backup Sistem) dan berkoordinasi dengan Tim SIPD pusat. (5) Tindakan tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap karena aplikasi SIPD belum dapat berjalan dengan sempurna, dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan serta tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu mengirimkan Tim untuk melakukan pelatihan khusus perihal SIPD dengan Tim SIPD pusat. Pelatihan tersebut diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh, dan penerapan aplikasi SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah berfungsi penuh sebagai aplikasi pengelola keuangan daerah; (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan dalam penerapan SIPD pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Cilacap terutama pelaksana teknis dalam penyusunan SSH dan pelaksana sistem informasi SIPD pengelolaan keuangan daerah; (3) Tim SIPD Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu berkoordinasi dengan Tim SIPD pusat. Koordinasi tersebut diharapkan membuat Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapat informasi terkini dan terdepan, perihal perkembangan dan pemecahan masalah yang dihadapi tentang SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Kegiatan Bimtek yang dilakukan agar penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan SIPD di Pemerintah Kabupaten Cilacap lebih mudah dipahami dan aplikatif.

Actions (login required)

View Item