Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

PRADIANTA, Muhammad Angga (2017) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (87kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (454kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (89kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (248kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (338kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (104kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (347kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (88kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf

Download (95kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan urusan pemerintahan negara memerlukan Aparatur Negara dalam tahap pelaksanaannya. Aparatur Negara dalam hal ini diangkat sebagai abdi negara yang memberikan pelayanan publik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan dituangkan Pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK. Munculnya PPPK sebagai akibat banyaknya tenaga kerja kontrak yang tidak jelas status, kedudukannya dalam instansi pemerintahan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kajian dalam tulisan ini adalah pengadaan PPPK di wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan kendala dalam pelakssanaan pengadaan PPPK di wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literaturliteratur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Manajemen PPPK diatur di dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai pengadaan PPPK. Pengadaan PPPK untuk wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya dikembalikan ke peraturan pelaksana yang lama atas dasar peraturan peralihan dikarenakan pengadaan PPPK dengan PNS tidak berbeda jauh yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Mengenai kendala dari pengadaan PPPK ini yaitu belum disahkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga membuat pengadaan PPPK di wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya masih terhambat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17173
Uncontrolled Keywords: Pengadaan, Pegawai ASN, Perjanjian Kerja
Subjects: E > E217 Employee
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Supriyana Supriyana
Date Deposited: 11 Oct 2018 00:45
Last Modified: 02 Sep 2020 07:19
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/162

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year