PRADIANTA, Muhammad Angga (2017) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (87kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (89kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (95kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan urusan pemerintahan negara memerlukan Aparatur Negara dalam tahap pelaksanaannya. Aparatur Negara dalam hal ini diangkat sebagai abdi negara yang memberikan pelayanan publik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan dituangkan Pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK. Munculnya PPPK sebagai akibat banyaknya tenaga kerja kontrak yang tidak jelas status, kedudukannya dalam instansi pemerintahan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kajian dalam tulisan ini adalah pengadaan PPPK di wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan kendala dalam pelakssanaan pengadaan PPPK di wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literaturliteratur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Manajemen PPPK diatur di dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai pengadaan PPPK. Pengadaan PPPK untuk wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya dikembalikan ke peraturan pelaksana yang lama atas dasar peraturan peralihan dikarenakan pengadaan PPPK dengan PNS tidak berbeda jauh yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Mengenai kendala dari pengadaan PPPK ini yaitu belum disahkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga membuat pengadaan PPPK di wilayah pemerintahan Kota Tasikmalaya masih terhambat.

Actions (login required)

View Item