Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Setelah Adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

DEWI, Ernida Rusiana (2017) Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Setelah Adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (178kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (509kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (100kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (241kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (386kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (176kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (394kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (97kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf

Download (229kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPSK Kota Semarang dalam menyelesaikan sengketa konsumen setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPSK Kota Semarang terakhir menangani sengketa konsumen pada tahun 2016, setelah itu non-aktif karena kewenangan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. Konsep peranan merupakan aspek dinamika kedudukan (status) yang melahirkan hak dan kewajiban/ tugas. BPSK Kota Semarang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu berperan sebagai konsiliator, mediator, arbitor sebelum kewenangannya dilimpahkan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, seperti salah satu contoh kasus dalam penelitian ini, yaitu berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Namun setelah adanya UU Pemda, BPSK Kota Semarang tidak menjalankan perannya dalam penyelesaian sengketa konsumen. Tidak adanya anggaran dan belum keluarnya peraturan Gubernur yang baru menyebabkan adanya kekosongan hukum. Pemerintah selaku eksekutif seharusnya dapat menggunakan haknya yaitu freies ermessen untuk melakukan tindakan agar konsumen sebagai pihak yang dilindungi mendapatkan haknya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17175
Uncontrolled Keywords: Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, UU Pemda
Subjects: C > C793 Consumers
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Supriyana Supriyana
Date Deposited: 11 Oct 2018 01:12
Last Modified: 03 Sep 2020 02:28
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/167

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year