ATHAYA, Rania Nahda (2022) Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Pli). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-2022.pdf Download (98kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-2022.pdf Download (702kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-FH-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-FH-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-FH-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-FH-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-FH-2022.pdf Download (132kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rania Nahda Athaya-E1A018067-Skripsi-2022.pdf Download (287kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan terhadap putusan pengadilan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Pli mengenai sengketa perjanjian jual beli hak atas tanah dengan tujuan untuk menganalisis keabsahan pada perjanjian jual beli tersebut serta menganalisis adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual (Tergugat). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa perjanjian jual beli hak atas tanah antara debitur dan kreditur yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara ini adalah sah berdasarkan hasil peninjauan menurut Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Walaupun demikian, dikarenakan jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT maka perjanjian jual beli tersebut pada dasarnya hanya berlaku untuk para pihak saja, sehingga terkait dengan peralihan haknya dapat meminta dibuktikan di dalam persidangan. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan bahwa debitur melakukan wanprestasi dinilai sudah tepat dan sesuai, dikarenakan ditemukannya unsur salah yang meliputi kelalaian dari perbuatan debitur dan perbuatan debitur termasuk ke dalam bentuk tidak berprestasi sama sekali dikarenakan Penjual tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus proses baliknama di kantor Notaris / PPAT sekaligus untuk dibuatkan akta jual belinya.

Actions (login required)

View Item