UTAMA, Iqbal Doly Indra (2022) Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Yang Di Tolak (Studi Kasus Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/Pa.Sel). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-IQBAL DOLY INDRA UTAMA-E1A015186-SKRIPSI 2022.pdf Download (30kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS- IQBAL DOLY INDRA UTAMA - E1A015186 - SKRIPSI -2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-IQBAL DOLY INDRA UTAMA-E1A015186-SKRIPSI-2022.docx Download (670kB)
	PDF (BabI) BAB I - IQBAL DOLY INDRA UTAMA - E1A015186 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only until 28 October 2023. Download (449kB)
	PDF (BabII) BAB II - IQBAL DOLY INDRA UTAMA - E1A015186 - SKRIPSI -2022.pdf Restricted to Repository staff only until 28 October 2023. Download (693kB)
	PDF (BabIII) BAB III - IQBAL DOLY INDRA UTAMA - E1A015186 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only until 28 October 2023. Download (335kB)
	PDF (BabIV) BAB IV - IQBAL DOLY INDRA UTAMA - E1A015186 - SKRIPSI - 2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (826kB)
	PDF (BabV) BAB V - IQBAL DOLY INDRA UTAMA - E1A015186 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (247kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA - IQBAL DOLY INDRA UTAMA - E1A015186 - SKRIPSI - 2022.pdf Download (328kB)

Abstract

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seseorang sudah berusia 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan, namun ada pengecualian dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah laki-laki berusia 19 tahun. tahun dan seorang wanita. yang berumur 16 tahun dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal menyimpang dari ketentuan umur, mereka harus memperoleh surat dispensasi kenaikan pangkat yang dikeluarkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua yang bersangkutan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan pengadilan, buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang, dan dokumen resmi dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian diidenfikasi dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualiatif Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sel berdasarkan asal usul 49 Ayat 1 huruf (a) UU. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menolak perkara permohonan izin dispensasi didasarkan pada dalil syar'i Nabi Muhammad SAW yang berarti menjauhi mudharat dan berdasarkan unsur-unsur yang mengharuskan dilakukannya perkawinan.

Actions (login required)

View Item