AISAH, Agistin Nur (2022) Proses Seleksi Alternatif Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Download (236kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Download (194kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (924kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (196kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (770kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (917kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Download (545kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Download (496kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Agistin Nur Aisah-F1B018078-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Proses Seleksi Alternatif Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah) dilatarbelakangi oleh pencapaian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang telah mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh BPK RI sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Namun, prestasi ini juga menyingkap beragam problematika pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banjarnegara yang mendorong para aktor pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat agar dapat menyelesaikan masalah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menyajikan informasi mengenai proses seleksi alternatif kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banjarnegara dilihat dari perumusan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan yang dianggap paling mengerti tentang informasi objek penelitian dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang kompeten. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Analisis Interaktif Miles, Huberman, & Saldana yang terdiri dari koleksi data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui triangulasi sumber yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi alternatif kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui tahap-tahap pemilihan alternatif dan tahap penetapan kebijakan. Pembentukan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah diinisiasi oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Inisiasi tersebut disepakati sebagai alternatif terbaik oleh Tim Efektif Perumus Kebijakan dan mendapat dukungan dari aktor-aktor kebijakan Penatausahaan Keuangan (PPK) yang berkepentingan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pengambilan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh Tim Efektif dinilai subjektif karena dasar keputusan tidak dikuatkan dengan bukti analisis riset mendalam. Interaksi yang terjadi dalam keseluruhan proses juga cenderung bersifat asosiatif tanpa adanya konflik kepentingan antar aktor perumus kebijakan.

Actions (login required)

View Item